Contoh Soal SKB CPNS Formasi Ekonomi Beserta Jawaban

Rikaariyani.com, Jambi- Contoh Soal SKB CPNS Formasi Ekonomi Beserta Jawaban- Dalam menghadapi tes CPNS pada tahun ini, kita harus memperbanyak latihan mengerjakan soal agar lebih menguasai variasi-variasi soal yang akan diujikan. Berikut beberapa contoh soal seleksi kemampuan bidang (SKB) formasi ekonomi beserta jawaban. Semoga bermanfaat.

Contoh Soal SKB Formasi Ekonomi

1.   Yang mewakili pemerintah pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan adalah .....
a.   Bank Sentral
b.   Menteri BUMN
c.   Menteri Keuangan
d.   Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota)
e.   Presiden

Jawabannya adalah : C. Menteri Keuangan

2.   Tentukan mana yang bukan merupakan biddang pengelolaan fiskal …….
a.   Pengaturan nilai Rupiah
b.   Penganggaran APBN
c.   Administrasi Perpajakan
d.   Pembendaharaan
e.   Pengawasan Keuangan Negara

Jawabannya adalah : A. Pengaturan nilai Rupiah

3.   Semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Oleh karena itu, anggaran merupakan anggaran bruto, dimana yang dibukukan dalam anggaran adalah jumlah brutonya. Ini merupakan asas …… dalam pengelolaan keuangan negara.
a.   Universalitas
b.   Kesatuan
c.   Spesialitas
d.   Akuntabilitas
e.   Profesionalitas

Jawabannya adalah : B. Kesatuan

4.   Berdasarkan ketentuan UU No. 17 tahun 2003 dan UU No. 1 tahun 2004, kewenangan ordonancering diserahkan kepada …….
a.   Kementerian Teknis masing-masing
b.   Bank Indonesia sebagai pemegang Rekening Kas Negara
c.   Menteri Keuangan
d.   Menteri Kordinator Bidang Ekonomi
e.   Bapepam / Otoritas Jasa Keuangan

Jawabannya adalah : A. Kementerian Teknis masing-masing

5.   Pejabat yang memperoleh pelimpahan wewenang untuk mengambil tindakan-tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan/atau pengeluaran negara disebut …..
a.   Mandat
b.   Ordonator
c.   Auditor
d.   Obligator
e.   Otorisator

Jawabannya adalah : E. Otorisator

6.   Struktur APBN yang sekarang dilakukan oleh Pemerintah adalah ……
a.   Penerimaan Dalam Negeri, Penerimaan Bantuan Luar Negeri, Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan
b.   Anggaran Rutin dan Anggaran pembangunan
c.   Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja dan Pembiayaan
d.   Anggaran Pusat dan Daerah sehubungan Sentralisasi dan Desentralisasi
e.   Anggaran Pendapatan, Beban dan Belanja Modal

Jawabannya adalah : C. Anggaran Pendapatan, Angggaran Belanja dan Pembiayaan

7.   Badan Layanan Umum (BLU) dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan Bangsa. Kekayaan BLU tersebut merupakan ……
a.   Kekayaan negara yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan untuk menyelenggarakan BLU tersebut
b.   Hasil BLU yang diperoleh dari kegiatan Pelayanan Umum
c.   Hasi Bantuan/Hibah dari Lembaga donatur ditambah penghasilan sendiri
d.   Kekayaan negara yang dipisahkan dan dikelola seluas-luasnya untuk kepentingan Pelayanan Umum
e.   Kekayaan negara yang dipisahkan dan dikelola seperti Badan Usaha Milik Negara

Jawabannya adalah : A. Kekayaan negara yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan untuk menyelenggarakan BLU tersebut

8.   Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang disampaikan Pemerintah Pusat berupa ……
a.   Laporan Keuangan yang berisi realisasi APBN selama satu tahun anggaran
b.   Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laba rugi dan Arus kas dan CaLK
c.   Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laba rugi, Perubahan Ekuitas, Arus Kas dan CaLK
d.   Laporan Penggunaan sumber daya yang dituangkan dalam Neraca
e.   Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan CaLK

Jawabannya adalah : E. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan CaLK

9.   Berdasarkan amandemen ke empat UUD 1945, apabila DPR tidak menyetujui rancangan APBN yang diusulkan Presiden, maka pemerintah menjalankan anggaran keuangannya adalah ……
a.   Tetap dijalankan sesuai dengan RAPBN yang diajukan sambil menunggu pembahasan lebih lanjut
b.   Dijalankan untuk pos belanja pegawai dan belanja operasional yang sangat penting
c.   Mengajukan rancangan APBN yang baru
d.   Menjalankan APBN tahun lalu
e.   Mengajukan APBN-P kepada DPR selambat-lambatnya 30 hari kerja

Jawabannya adalah : D. Menjalankan APBN tahun lalu

10.   Penyelesaian piutang negara yang timbul akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk piutang negara yang tidak disepakati sebesar …….
a.   Lebih dari 10 miliar sampai 50 miliar
b.   Tidak lebih dari 10 miliar
c.   Tidak lebih dari 50 miliar
d.   Tidak l;ebih dari 100 miliar
e.   Tidak lebih dari 10 miliar-100 miliar

Jawabannya adalah : B. Tidak lebih dari 10 miliar